Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) merupakan agensi utama kerajaan dalam hal ehwal agama dan dapat berperanan penting dalam mendorong kebijakan Madani dalam naratif Islam, kata Naib Presiden Amanah, Mujahid Yusof. Dia mengatakan bahawa dengan adanya Jakim yang memiliki berbagai fasilitas yang dapat dijalankan di seluruh negara, sangat merugikan jika langkah ini tidak dilaksanakan. Namun, menurut Mujahid, dalam situasi saat ini ada hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama Perdana Menteri Anwar Ibrahim. “Dengan syarat PMX (Anwar) perlu tegas mengarahkan pelaksanaannya melalui Menteri yang bertanggung jawab,” katanya dalam pernyataan hari ini.
Mujahid menjelaskan bahawa di bawah Menteri agama ada 14 agensi yang dapat disusun untuk fokus pada perhatian dan tugas mereka dalam merealisasikan agenda Madani secara sistematis. Namun, tambah bekas ahli Parlimen Parit Buntar tersebut, sangat disayangkan ketika badan administrasi Islam di tingkat persekutuan terlihat tidak proaktif dalam menyukseskan kebijakan Madani. “Selama kebijakan RLA (Rahmatan lil Alamin) dalam pemerintahan PH (Pakatan Harapan) tahun 2018, semua agensi Islam di tingkat persekutuan harus memenuhi target kerja RLA untuk menilai pencapaian mereka. Bagian kebijakan Jakim bertanggung jawab menyediakan proyek dokumen dan perencanaan program serta aktivitas setahun untuk dilaksanakan oleh agensi-agensi tersebut,” katanya.
Mujahid mengatakan hal ini sebagai tanggapan atas perkembangan pasca-PRN (Pilihan Raya Negeri) yang berlangsung pada 12 Ogos lalu dan melihat parti pemerintah berjuang untuk menggugat PN (Perikatan Nasional) di Kedah, Terengganu, dan Kelantan. Di tiga negara bagian lain yang dikelola oleh PH-BN (Pakatan Harapan-Barisan Nasional), koalisi PN mencapai beberapa kemenangan yang signifikan dengan berhasil memenangkan banyak calon mereka, terutama di daerah mayoritas Melayu. Keputusan ini juga mendorong berbagai pihak untuk mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali peranan dan efektivitas agensi Islam di tingkat persekutuan yang saat ini dipimpin oleh mantan Ketua Hakim Mahkamah Syariah, Mohd Na’im Mokhtar.
Mujahid mengatakan bahawa naratif Islam sekali lagi menjadi faktor penting yang mempengaruhi kecenderungan pengundi dalam PRN yang baru-baru ini berlangsung. Ia mengatakan bahawa naratif ini berarti sudut pandang dalam menghadapi isu, menyoroti citra, dan penerapan Islam dalam konteks pemerintahan yang terkait dengan komitmen pemerintah. Meskipun Islam telah tertulis sebagai agama resmi negara ini, ia mengatakan bahawa rakyat masih membutuhkan naratif seperti ini dalam langkah politik mereka masing-masing. Mengingat bahawa kebijakan RLA mendapat restu dari majlis Raja-raja Melayu untuk dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2018, itu dijalankan dengan kerangka yang jelas untuk menghadapi perbezaan pandangan yang bertentangan.
Namun, upaya untuk menyebarkannya ke akar umbi itu terhambat oleh insiden perubahan kebijakan politik. Saat ini, menurut Mujahid, Jakim memiliki berbagai platform untuk menjelaskan kebijakan Madani kepada seluruh rakyat seperti Media Jakim, TV AlHijrah, dan Radio IKIM. “Ini perlu dikerahkan (untuk menjelaskan kebijakan pemerintah) seperti yang pernah dilakukan untuk menyoroti kebijakan RLA,” katanya. Cara lain, lanjut mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri tersebut, adalah dengan mengadakan sesi dialog publik (townhall) untuk menyampaikan gagasan-gagasan Islam Madani antar kementerian.
Mujahid juga mengatakan bahawa meskipun institusi itu berada di bawah kekuasaan negara bagian (kecuali di Wilayah Persekutuan), pemerintah sebelumnya pernah memperkenalkan kebijakan Masjid RAHMAH – yang merujuk pada sikap yang ramah, aman, harmonis, alami, dan menghormati. Langkah ini, katanya, diimplementasikan untuk mencegah masjid dan surau disalahgunakan sebagai tempat menyebarkan Islam politik dan paham radikal. “Pengalaman RLA – meskipun hanya berjalan selama 22 bulan – telah memberikan dasar dan landasan. PMX hanya perlu melanjutkan, memperbaiki, dan menetapkan prioritas naratif Islam Madani selain isu ekonomi dan kehidupan berkelanjutan. “Kita sekarang tidak punya banyak waktu!” katanya, yang juga menekankan agar semua program Madani itu berada di bawah satu agensi.
