Bekas perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob, mengungkapkan kekhawatiran terkait inisiatif baru dalam Kajian Separuh Penggal (KSP) Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang diumumkan oleh penggantinya, Anwar Ibrahim.
Ismail, yang sebelumnya membentangkan RMK12 dengan alokasi dana sebesar RM400 bilion dua tahun yang lalu, menyambut baik rencana pemerintah untuk meningkatkan batas alokasi sebesar RM15 bilion, namun ia mempertanyakan sumber pendanaan untuk tujuan tersebut.
“Namun, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana sumber alokasi tambahan sebesar RM15 bilion ini akan diperoleh,” katanya dalam komentarnya pada Utusan Malaysia hari ini. Selain itu, pemerintah hari ini juga menetapkan defisit fiskal sebesar 3.5 persen meskipun telah meningkatkan batas RMK12. Apakah ini berarti pemerintah tidak akan berutang?”
Ismail juga mempertanyakan apakah pemerintah berencana untuk mengenalkan pajak baru atau mengembalikan pajak barang dan jasa (GST) untuk meningkatkan pendapatan negara.
Selain itu, ia menimbulkan kekhawatiran terkait rencana penghapusan kemiskinan tertinggi pada akhir tahun ini, dengan mengatakan bahawa target aslinya pada tahun 2025 lebih realistis. “Sekarang tinggal tiga bulan lagi untuk mencapai target mengentaskan kemiskinan tertinggi pada akhir tahun ini. Kita ingin tahu, program apa yang telah dilaksanakan untuk memastikan 114.000 keluarga keluar dari daftar kemiskinan tertinggi? Hingga saat ini, berapa jumlah keluarga yang telah keluar dari daftar kemiskinan tertinggi?” tanyanya.
Ia mengatakan bahawa upaya untuk mengatasi kemiskinan tertinggi membutuhkan pembangunan yang seimbang antara wilayah di Malaysia.
“Oleh kerana itu, RMK12 telah mengalokasikan 50 persen dari batas alokasi untuk enam negara bagian yaitu Sarawak, Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu. Namun, hal ini tidak dibahas secara mendalam dalam penyajian KSP. Apakah alokasi sebesar 50 persen ini akan dilanjutkan untuk negara-negara bagian ini?” tanyanya lagi.
Anggota Parlimen Bera itu mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan pengurangan izin impor bahan makanan yang menurutnya akan menyebabkan monopoli dan kenaikan harga barang.
“Dalam situasi yang penuh tantangan ini, kita memerlukan langkah-langkah jangka pendek untuk memastikan harga bahan makanan, terutama beras, tidak naik secara drastis,” katanya lagi.
