Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal mengungkapkan kekhawatiran tentang kemungkinan pemerintah saat ini melanjutkan praktik politik naungan, yaitu menggunakan alokasi pemerintah “untuk daerah dan kelompok tertentu” guna mendapatkan dukungan. Hal ini terjadi setelah pemerintah meningkatkan batas alokasi sebesar RM15 bilion dalam Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12), seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam Kajian Separuh Penggal (KSP) minggu lalu.
Wan Ahmad Fayhsal mempertanyakan “politik tong babi” (pork barrel politics), yaitu praktik pembelanjaan pemerintah di daerah tertentu untuk mendapatkan atau mempertahankan dukungan. “Seperti yang selalu didesak oleh pendukung PH, BN juga menerapkan cara berpolitik seperti itu untuk menjaga pengundi yang mendukung mereka. Di Malaysia, praktik ini terkait dengan politik uang. Pembagian proyek besar dan kecil kepada pendukung parti pemerintah bahkan berubah menjadi pembagian proyek kepada ahli politik tertentu. Politik uang semacam ini mengakibatkan daerah oposisi tidak mendapatkan pembangunan sebanding dengan daerah parti pemerintah,” tuturnya dalam pernyataan hari ini.
Pada 11 September lalu, Anwar mengumumkan peningkatan batas alokasi tersebut yang bertujuan untuk membiayai bidang-bidang prioritas rakyat dan meningkatkan mutu manajemen serta mengarahkan kembali subsidi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Hal ini membuat alokasi total RMK12 menjadi sebesar RM415 bilion.
Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan bahawa alokasi tersebut, antara lain, akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah, jalan, dan klinik yang tidak memadai. Mengomentari lebih lanjut, Wan Ahmad Fayhsal menyatakan bahawa sudah menjadi rahasia umum bahawa sebagian alokasi untuk proyek pembangunan digunakan untuk dana politik, misalnya untuk membiayai cabang dan aktivitas ahli politik di akar umbi. “Dalam bidang ilmu politik, ini disebut ‘politik tong babi’. Di negara-negara seperti Jepang, ‘politik tong babi’ dianggap buruk dan mencoba untuk dihapuskan. Misalnya, pada tahun 1994, Jepang mengubah sistem pengundian umum untuk menghapuskan praktik ini.”
“Untuk menjadi negara maju, kita harus mengurangi ‘politik tong babi’ dan mendorong politik yang didasarkan pada kebijakan-kebijakan. Banyak negara, misalnya, mengesahkan undang-undang tentang dana politik dan mengenalkan sistem perwakilan proporsional dalam pengundian umum untuk menghapuskan praktik tersebut. Apakah PH akan meneruskan ‘politik tong babi’ ini?” tanya dia.
Sumber:
– Berita Malaysia Kini: [https://www.malaysiakini.com/news/678750](https://www.malaysiakini.com/news/678750)
– Berita Malaysia Kini: [https://www.malaysiakini.com/news/678795](https://www.malaysiakini.com/news/678795)
