Setelah berlangsungnya pilihan raya Negeri baru-baru ini, perhatian terhadap Jabatan Komunikasi Komuniti atau J-Kom semakin meningkat. Awalnya, jabatan ini berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebelum akhirnya dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri (JPM) pada era Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana Menteri.
Nama J-Kom mulai mendapat populariti pada era Ismail Sabri sebelum menjadi lebih terkenal di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tidak hanya pihak lawan, tetapi juga dari kalangan sendiri.
Keberadaan J-Kom sebenarnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada kerajaan jika berfungsi dengan baik. Tetapi selama lapan bulan pertama kerajaan Malaysia Madani terbentuk, prestasi J-Kom belum memuaskan.
Dalam keadaan yang ideal, J-Kom seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan rakyat dengan kerajaan, khususnya JPM. Melalui J-Kom, keluhan rakyat dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang.
Hasil dari proses ini seharusnya membantu kerajaan, terutama perdana Menteri, dalam mengambil keputusan yang tepat dan menyentuh kelompok sasaran yang dituju.
Namun, terkadang kita melihat keputusan atau pengumuman yang populer, tetapi sebenarnya belum tentu merupakan keinginan mayoritas rakyat.
Sebagai contoh, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan gaji bagi pegawai awam dan karyawan swasta. Tapi apakah ini merupakan keinginan utama rakyat?
Jika J-Kom berperanan dengan baik, pemerintah dapat merumuskan kebijakan atau keputusan yang tepat sebelum membuat pengumuman.
Apakah pemerintah pernah mempertimbangkan antara kenaikan gaji pegawai dengan penurunan harga barang yang dapat dirasakan secara nyata, bukan hanya angka dan data di atas kertas?
Mungkin sebagian besar rakyat sebenarnya tidak peduli dengan kenaikan gaji, yang mereka inginkan adalah penurunan harga barang. Begitu juga dengan kenaikan subsidi padi dari RM360 menjadi RM500. Apakah pemerintah yakin bahawa ini adalah keinginan utama para petani padi di Kedah atau wilayah lain yang terlibat dalam industri padi?
Apakah pemerintah pernah berkonsultasi dengan J-Kom untuk mendapatkan laporan atau setidaknya masukan sebelum mengumumkannya dengan bangga?
Mungkin Putrajaya telah melakukan kesalahan jika dinilai dari hasil pengundian umum di Kedah.
Namun, semua tanggung jawab tidak hanya terletak pada J-Kom. Bukan hanya J-Kom yang perlu menyebarkan informasi kepada rakyat. Selain itu, J-Kom masih merupakan lembaga yang relatif baru.
Oleh kerana itu, ada satu lembaga lain yang perlu dipertanyakan mengenai fungsi dan efektivitasnya dalam menjalankan tugas bagi pemerintah, yaitu Jabatan Penerangan Malaysia (Japen) yang memiliki pengalaman lebih.
Untuk menjadi adil, rakyat yang merasa terganggu dengan kampanye lawan yang sarat dengan fitnah, emosi, dan sentuhan agama, ras, dan raja-raja, tidak boleh hanya menyalahkan J-Kom semata-mata. Japen juga seharusnya berperanan aktif dalam menjelaskan kebijakan pemerintah agar dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.
Muncul pertanyaan apakah setiap pegawai Japen, termasuk para atasan, sedang melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka? Bagaimana jika ada di antara mereka yang mengkritik pemerintah secara terbuka atau diam-diam di media sosial? Jika ini terjadi, apakah mereka telah diberi peringatan atau nasihat?
Belum lagi jika kita mempertimbangkan kemungkinan adanya pegawai Negeri di departemen atau kementerian lain yang menjadi penghalang, baik kerana keyakinan politik mereka atau ketidakpuasan dengan kebijakan atau prioritas yang salah dari pemerintah.
Perlu dipertanyakan seberapa banyak pegawai pemerintah yang benar-benar menjalankan tugas untuk mewujudkan agenda Malaysia Madani hingga sampai ke rakyat?
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keinginan utama rakyat adalah melihat dan merasakan sendiri penurunan harga barang kebutuhan, bukan sekadar propaganda yang ditampilkan di media.
Tentu saja, ini bukan hanya salah satu agensi secara keseluruhan, tetapi melibatkan semua agensi pemerintah. Tanpa menafikan bahawa sebagian besar pegawai benar-benar berusaha menjalankan tugas dengan baik, langkah pencegahan perlu diambil agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
Oleh kerana itu, kita tidak boleh hanya menyalahkan J-Kom semata-mata. Dan sebaliknya, J-Kom tidak bisa berharap perubahan terjadi hanya dengan bekerja di media sosial saja.
